Oleh: EAWA
SETIAP hari kerja pemerintahan dimulai jauh sebelum sebuah kebijakan terlihat di masyarakat. Ada bahan yang harus dibaca, data yang perlu diperiksa, persoalan yang harus dipetakan, serta agenda Presiden yang harus dipastikan siap. Setelah rapat berlangsung, pekerjaan belum selesai. Hasil pembahasan harus memiliki tindak lanjut, kementerian dan lembaga yang berkepentingan perlu mengetahui bagian yang menjadi tanggung jawabnya, dan persoalan yang belum terpecahkan harus kembali ke forum pengambilan keputusan. Secara kelembagaan, fungsi Sekretariat Kabinet memang mencakup pengkajian dan rekomendasi kebijakan, penyelesaian masalah yang menghambat pelaksanaan program, pemantauan dan evaluasi, serta penyiapan dan pengelolaan rapat yang dipimpin atau dihadiri Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam praktiknya, pekerjaan itu mengikuti ritme pemerintahan dapat berlangsung sejak pagi, berlanjut dalam rapat dan koordinasi, turun ke lapangan, hingga malam ketika agenda Presiden masih berjalan, termasuk saat Presiden berada di luar negeri. Di ruang kerja inilah Pak Teddy menjalankan perannya. Latar belakang Pak Teddy di militer memberinya pengalaman dalam lingkungan yang menuntut disiplin, kesiapan, detail, koordinasi, dan ketepatan pelaksanaan. Pengalaman tersebut tidak otomatis menentukan kinerja dalam jabatan sipil, tetapi relevan dengan pekerjaan yang membutuhkan informasi akurat, respons cepat, dan tindak lanjut yang jelas. Jika kabinet dianalogikan sebagai sebuah orkestra, Presiden menentukan arah kebijakan, setiap kementerian memainkan instrumennya sesuai kewenangan, sedangkan manajemen kabinet menjaga agar berbagai bagian itu dapat bergerak dalam komposisi yang sama.
Sekolah Rakyat memperlihatkan proses tersebut dalam bentuk yang dapat dilihat langsung. Program yang ditujukan terutama bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem membutuhkan lebih dari ruang kelas. Lokasi, bangunan, asrama, guru, tenaga kependidikan, kurikulum, penerimaan siswa, fasilitas pendukung, data sasaran, dan keterlibatan pemerintah daerah harus disiapkan secara bersamaan. Pada 8 Maret 2025, Pak Teddy bersama Menteri Sosial meninjau calon lokasi Sekolah Rakyat di Bekasi dan memeriksa ruang kelas, asrama, ruang makan, fasilitas olahraga, tempat ibadah, serta fasilitas lainnya. Pada 29 Juni, Pak Teddy kembali bersama Menteri Sosial dan Menteri PU mengecek kesiapan fasilitas di Sentra Handayani Jakarta menjelang tahun ajaran baru. Pada 27 Juli, peninjauan berlanjut ke SRMP 10 Cibinong, termasuk melihat fasilitas pendidikan, asrama, laboratorium, perpustakaan, ruang konseling, ruang komputer, dan sarana olahraga.
Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa koordinasi kabinet tidak berhenti pada penyelenggaraan rapat. Ada proses untuk melihat apakah keputusan telah diterjemahkan menjadi kesiapan yang nyata, bagian mana yang sudah berjalan, dan apa yang masih membutuhkan tindak lanjut. Skala pelaksanaannya kemudian dapat diperiksa. Pada 12 Januari 2026, Presiden meresmikan 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota, dengan 15.954 siswa, 2.218 guru, dan 4.889 tenaga kependidikan. Pada September 2026, agenda pendidikan kembali diperluas melalui arahan percepatan pendidikan gratis di sekitar 164 ribu sekolah negeri dari PAUD/TK hingga SMA/SMK, sementara rencana pembebasan UKT dan uang pangkal di perguruan tinggi negeri dimatangkan. Rangkaian ini tidak menempatkan Pak Teddy sebagai pelaksana tunggal program. Justru di situlah fungsi Seskab terlihat: memastikan agenda yang melibatkan banyak kewenangan tetap memiliki jalur koordinasi, informasi perkembangan, dan tindak lanjut.
Pola kerja yang sama berlaku dalam agenda pangan, energi, investasi, hilirisasi, pembangunan, dan ketenagakerjaan. Di ruang publik, yang terlihat biasanya adalah rapat, kunjungan, pernyataan, atau hasil akhirnya. Di antara titik-titik itu terdapat pekerjaan yang menentukan kesinambungan kebijakan: menyiapkan bahan, menguji kesiapan, mempertemukan kementerian dan lembaga yang berkepentingan, mencatat keputusan, memantau pelaksanaan, mengidentifikasi hambatan, dan membawa persoalan yang belum selesai kembali kepada pengambil keputusan.
Fungsi seperti ini memang melekat pada manajemen kabinet: menghubungkan perumusan kebijakan dengan implementasi, pemantauan, evaluasi, dan penyelesaian masalah ketika pelaksanaan menghadapi hambatan. Karena itu, pekerjaan Seskab memiliki karakter yang berbeda dari pekerjaan menteri. Menteri memimpin kementeriannya dan menjalankan kewenangan sektoral; Seskab bekerja pada kesinambungan agenda kabinet lintas kementerian dan dukungan kepada Presiden. Keduanya berjalan pada ruang yang berbeda tetapi saling membutuhkan. Capaian akhirnya tetap merupakan kerja bersama Presiden, para menteri, lembaga negara, pemerintah daerah, dan aparatur yang melaksanakan kebijakan. Peran Pak Teddy dapat dilihat pada mata rantai yang menghubungkan keputusan dengan pelaksanaan: apakah bahan tersedia, apakah koordinasi terjadi, apakah keputusan memiliki tindak lanjut, apakah hambatan teridentifikasi, dan apakah perkembangannya kembali menjadi informasi bagi Presiden.
Dalam sebuah orkestra, pemain biola tidak mengambil alih pemain drum, begitu pula sebaliknya. Masing-masing memainkan bagiannya. Yang membuat keseluruhan komposisi berjalan adalah arah, tempo, koordinasi, dan kesinambungan. Pak Teddy memberikan contoh kecepatan merespons arahan Presiden, kesiapan bekerja mengikuti ritme agenda hingga dini hari, kedekatan dengan pelaksanaan di lapangan, dan kesinambungan tindak lanjut lintas kementerian sampai persoalan kembali memperoleh keputusan. (***)
